JAKARTA - Dalam debat perdana capres-cawapres yang
digelar di Balai Sarbini, Jakarta, Senin malam, Joko Widodo (Jokowi)
sempat melontarkan pernyataan akan melakukan politik anggaran dengan
menghukum daerah-daerah yang tidak tunduk kepada Pemerintah Pusat.Gagasan tersebut dinilai pengamat ekonomi politik Bobby Maengkom berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa.
Jokowi menyampaikan bahwa rata-rata 85 persen anggaran daerah berasal dari pusat. Dari situ, jika ada kebijakan daerah yang tidak sejalan, maka akan diberi hukuman dalam bentuk pemotongan dana alokasi khusus (DAK).
Menurut Bobby, Jokowi lupa akan sejarahnya. “Hal sederhana saja, Jokowi juga pernah menolak dicabutnya subsidi BBM dan menolak BLT. Penolakan ini artinya menolak kebijakan Pemerintah Pusat. Bagaimana kalau Pemerintah SBY melakukan politik anggaran, seperti ide Jokowi, apakah rakyat Solo tidak marah kepada Pemerintah Pusat,” ungkap Bobby, Selasa (10/4/2014).
Bila ide Jokowi itu, lanjut dia, diterapkan pada Papua dan Aceh, yakni ada kebijakan daerah yang tidak seiring dengan Pusat, apakah Jokowi mau memotong DAK-nya. “Apakah rakyat Papua tidak melakukan pemberontakan dan memisahkan diri dari Republik Indonesia?” cetusnya.
Karena itu ia menilai, politik anggaran kepada Pemerintah Daerah tidak tepat. Hal yang terjadi bukan ketatan kepada Pemerintah Pusat, melainkan pemberontakan yang pada akhirnya memicu disintegrasi bangsa. Sehingga, wajar bila masyarakat menolak politik anggaran yang akan dilakukan oleh Jokowi.
0 komentar:
Posting Komentar