RIYADH, KOMPAS.com
-- Pemerintah Arab Saudi pekan depan akan menerapkan undang-undang baru yang
diharapkan bisa mengurangi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di negeri
itu.
Salah satu hal yang diatur dalam undang-undang baru itu adalah menjatuhkan hukuman denda atau penjara bagi para suami yang terbukti memukuli istri mereka.
Denda yang diterapkan untuk para pemukul istri ini paling rendah 1.340 dollar AS hingga maksimal 13.000 dollar AS.
Para pria pemukul istri itu bisa dijatuhi hukuman kurungan minimal satu bulan hingga maksimal satu tahun penjara. Dan, residivis akan mendapatkan hukuman ganda.
Direktur Perlindungan Sosial Kementerian Sosial Arab Saudi Dr Mohammad al-Harbi mengatakan, sistem baru ini dikembangkan para pakar hukum untuk memastikan standar tertinggi.
"Dalam masa tiga bulan kami menggelar workshop di berbagai daerah dengan partisipasi para pegiat HAM dan kami juga meminta sebuah perusahaan konsultan untuk mempersiapkan sistemnya sehingga kementerian tidak akan dituduh mengatur segalanya," ujar Al-Harbi.
"Kementerian tidak mencampuri penyusunan rancangan undang-undang ini. Para hakim dan aktivis HAM yang menyusun mereka," tambah Al-Harbi.
Undang-undang pertama yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari ancaman kekerasan dalam rumah tangga disahkan parlemen Arab Saudi pada akhir Agustus tahun lalu.
Undang-undang baru ini dipuji sebagai sebuah tonggak bersejarah bagi kerajaan yang kerap dikritik karena dianggap tidak sungguh-sungguh mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga itu.
Salah satu hal yang diatur dalam undang-undang baru itu adalah menjatuhkan hukuman denda atau penjara bagi para suami yang terbukti memukuli istri mereka.
Denda yang diterapkan untuk para pemukul istri ini paling rendah 1.340 dollar AS hingga maksimal 13.000 dollar AS.
Para pria pemukul istri itu bisa dijatuhi hukuman kurungan minimal satu bulan hingga maksimal satu tahun penjara. Dan, residivis akan mendapatkan hukuman ganda.
Direktur Perlindungan Sosial Kementerian Sosial Arab Saudi Dr Mohammad al-Harbi mengatakan, sistem baru ini dikembangkan para pakar hukum untuk memastikan standar tertinggi.
"Dalam masa tiga bulan kami menggelar workshop di berbagai daerah dengan partisipasi para pegiat HAM dan kami juga meminta sebuah perusahaan konsultan untuk mempersiapkan sistemnya sehingga kementerian tidak akan dituduh mengatur segalanya," ujar Al-Harbi.
"Kementerian tidak mencampuri penyusunan rancangan undang-undang ini. Para hakim dan aktivis HAM yang menyusun mereka," tambah Al-Harbi.
Undang-undang pertama yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari ancaman kekerasan dalam rumah tangga disahkan parlemen Arab Saudi pada akhir Agustus tahun lalu.
Undang-undang baru ini dipuji sebagai sebuah tonggak bersejarah bagi kerajaan yang kerap dikritik karena dianggap tidak sungguh-sungguh mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga itu.
Sumber : Al Arabia
0 komentar:
Posting Komentar