Dua tokoh penegak hukum dikagumi Ketua KPK Abraham Samad. Mereka adalah mantan Menkumham dan Jaksa Agung Baharudin Lopa serta mantan Kapolri Jenderal Hoegeng Imam Santoso.
Menurut Abraham, mereka adalah dua penegak hukum yang memiliki sifat jujur sekaligus pemberani. Dua sifat inilah yang ditiru Abraham dari mereka. Karena, jujur tanpa memiliki keberanian tidak sempurna. Selain tidak memberikan manfaat bagi orang banyak, juga tidak bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. “Saya terinspirasi dari kedua orang ini,” katanya.
Dari mana Abraham memupuk keberaniannya? Ada satu cerita saat malam hari Abraham terpilih menjadi ketua KPK. Ia melakukan shalat malam. Abraham berusaha untuk melakukan ibadah itu dengan penuh kekhusyukan. Hasilnya, ia seolah melakukan berdialog dengan sang pencipta.
Dalam dialog itu, ia diberikan sebilah pedang oleh tuhan. Ia kemudian menerima pesan yang bunyinya “Hai Abraham, ini saya berikan pedang yang sangat tajam. Pedang ini harus engkau gunakan untuk menebas leher para koruptor. Tapi, sekaligus saya berikan catatan agar pedang ini jangan sampai kena sedikitpun pada orang yang tidak bersalah.”
Abraham menafsirkan percakapan imaginatif itu. Menurutnya, itu adalah pesan dari Sang Mahakuasa bahwa jabatan yang disandangnya sebagai ketua KPK bukanlah sebagai hiasan semata. Jabatan itu adalah amanah yang harus ia manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebaikan. Selain itu, dengan jabatannya itu, Abraham merasa diperintahkan tuhan untuk tidak pandang bulu dalam menindak para pelaku korupsi.
Setelah itulah, Abraham benar-benar merealisasikan dua sifat jujur dan berani dalam tugasnya sebagai penegak hukum. Siapa yang bersalah dan memiliki bukti terlibat dalam korupsi, dengan tegas harus ia gebuk.
Belajar dari sejarah
Selain berani karena selalu merasa bahwa Abraham telah mendapat mandat dari tuhan, Abraham juga belajar dari sejarah untuk memupuk keberaniannya. Dikisahkannya, sebelum ia menyikat Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan keluarganya dalam kasus korupsi suap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, Abraham mempelajari dulu bagaimana sejarah banten yang konon dipenuhi banyak jawara. Bahkan, ada anekdot yang mengatakan bahwa KPK sebelum kepemimpinan Abraham tak berani menyentuh kasus korupsi keluarga Atut karena takut akan ‘dikerjai’ oleh jawara Banten dengan segala ilmu-ilmu mistiknya.
Abraham menceritakan, sebelum ia memimpin KPK mengungkap dugaan kasus korupsi Atut, ia membaca bagaimana sejarah perkembangan Islam di Banten. Dari sejarah itu, ia mengetahui bahwa ada seorang ulama besar asal Makassar bernama Syeikh Yusuf Al Makassar termasuk salah
Tetapi, khusus kasus Atut ini, Abraham mengaku terharu dan mengeluarkan air mata ketika ia bisa mengungkapnya. Karena, ia sangat merasakan penderitaan rakyat Banten yang tertindas dan miskin karena penguasanya berlaku sewenang-wenang dengan melakukan dugaan korupsi.
Menjawab keraguan
Dua tahun dua bulan lalu, saat Abraham diwawancara penulis secara khusus, mengaku masih meraba-raba bagaimana memimpin sebuah lembaga antikorupsi yang sekarang paling ditakuti oleh koruptor itu. Maklum, pria yang datang dari Makassar, Sulawesi Selatan, tersebut baru menjabat kurang dari tiga bulan sebagai ketua KPK.
Ia belum sepenuhnya bisa mengendalikan KPK. Ia masih merasa berjuang seorang diri karena banyak orang-orang di KPK yang tak mengharapkan kehadirannya. Selain menjadi pimpinan atau komisioner termuda dibanding empat lainnya, ia juga merasa dianggap tak mumpuni karena belum punya pengalaman di birokrasi. Ia dikenal hanya menjadi aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Makassar.
Padahal pada waktu itu, Abraham diwariskan beban berat oleh pimpinan KPK periode sebelumnya. Di mana, mereka menjadi bulan-bulanan mantan bendahara umum Partai Demokrat sekaligus terpidana kasus suap wisma atlet SEA Games M Nazaruddin yang melontarkan tudingan bahwa pimpinan KPK adalah orang-orang yang mempermainkan kasus. Meski belakangan, tudingan-tudingan itu dinilai hanyalah fitnah belaka yang tak pernah terbukti. Abraham harus mengangkat kembali marwah KPK sebagai lembaga penegak hukum yang berwibawa.
Isu ketidakkompakan antar pimpinan pun pernah menghampirinya. Sejumlah media gencar memberitakan pada waktu itu. Soal road map (peta pemberantasan korupsi) juga belum ia rampungkan bersama empat pimpinan lainnya. Tetapi, ia berkeinginan KPK menangani kasus korupsi yang besar dan melibatkan pejabat-pejabat tinggi serta aparat penegak hukum.
Sekarang, road map itu telah rampung. KPK memiliki gambaran pemberantasan korupsi selama empat tahun kepemimpinannya. Keinginannya untuk memberantas korupsi dengan kasus-kasus yang besar pun bisa ia wujudkan.
Bagaimana tidak, di era kepemimpinannya, KPK berhasil mengungkap kasus korupsi yang pelakunya adalah seorang jenderal polisi aktif, yakni Djoko Susilo yang terlibat kasus korupsi pengadaan simulator SIM. Jabatannya pun tak tanggung-tanggung, sebagai kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri saat korupsi ini dilakukan.
Menteri negara yang juga masih aktif pun berhasil dibekuk dan dijadikan terdakwa kasus korupsi. Dia adalah Andi Mallarangeng, mantan Menpora yang terlibat dalam kasus suap wisma atlet SEA Games.
Dua ketua umum partai politik pun dibekuk KPK di bawah kepempiman Abraham. Mereka adalah Luthfi Hasan Ishaq dari Partai Keadlian Sejahtera (PKS) dan Anas Urbaningrum dari Partai Demokrat yang menjadi partai penguasa saat ini.
Itu adalah sejumlah pelaku korupsi dengan jabatannya seperti itu yang tidak pernah dilakukan oleh KPK sebelum Abraham. Paling-paling, KPK menindak para pejabat seperti itu ketika masa jabatannya sudah habis. Seperti mantan Mendagri Hari Sabarno atau mantan Kapolri Jenderal Rusdihardjo.
Belum lagi sederet pejabat-pejabat penting lainnya di negeri ini yang masih aktif menjabat. Seperti Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Riau Rusli Zaenal, dan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Selain itu, KPK juga menjerat pengusaha Hartati Murdaya yang disebut-sebut sebagai donatur pada kampanye Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan, kasus Bank Century yang sempat empat tahun mangkrak, bisa dinaikkan statusnya menjadi penyidikan dengan penetapan tersangka.
Yang paling hangat, Abraham mengumumkan status tersangka untuk Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank Central Asia. Hadi dijerat dalam kapasitasnya sebagai Direktur Jenderal Pajak 2002-2004.
Bagi Abraham, itu semua tidak terlepas dari road map KPK yang telah rampung disusun oleh KPK di bawah kepemimpinannya. Abraham menilai road map inilah yang dilupakan oleh pimpinan KPK sebelumnya. Sehingga, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK tidak fokus dan tidak bisa memanfaatkan keterbatasan sumber daya manusia yang dipimpin KPK.
Ada dua fokus utama pemberantasan korupsi yang termaktub di dalam road map tersebut. Yakni, jumlah kerugian negara yang besar dan para pelakunya. Yang harus dibidik KPK adalah kasus-kasus korupsi yang menelan kerugian negara dalam jumlah besar. Selain itu, para pelakunya yang memiliki jabatan penting harus disikat lebih dulu. “Yang kecil-kecil kita ke sampingkan dulu,” kata Abraham.
Jadi, jelaslah jika Abraham sangat bersemangat untuk menindak para pelakunya yang berasal dari pimpinan lembaga penegak hukum, menteri negara, dan ketua partai politik. Karena, jika para pelakunya yang merupakan orang-orang nomor satu di lembaga-lembaga yang dipimpinnya korupsi, hal ini akan diikuti oleh para bawahannya. “Jadi ini untuk menimbulkan efek jera,” kata Abraham.
Kasus-kasus yang tak termasuk korupsi besar dalam kategori road map KPK bukan berarti dibiarkan. KPK tetap melakukan koordinasi dan supervisi dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Polri dan kejaksaan. Sehingga, hubungan antara sesama lembaga penegak hukum tetap dipertahankan.
Mengatasi masalah
Keputusan Abraham dalam merealisasikan road map itu bukannya tanpa masalah. Sejumlah penyidik yang berasal dari Polri ramai-ramai keluar KPK. Ini diduga terkait dengan ‘digebuknya’ Jenderal Djoko Susilo dalam kasus korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas.
Ibarat kapal yang bocor, KPK oleng dan limbung dalam peristiwa ini. Tapi, Abraham tak mau mundur melaksanakan road map itu. Layar sudah terkembang maka pantang untuk kembali ke daratan. Bagi Abraham, hambatan seperti itu merupakan hal biasa jika ingin melakukan suatu lompatan besar. Ada pihak-pihak yang dikecewakan dengan kebijakan itu. “Kita harus tetap menjalankan meskipun ini bukan kebijakan yang populer. Kita ini lembaga penegak hukum, bukan lembaga politik yang butuh pencitraan,” kata Abraham.
Memberi contoh
Abraham memang bukan sosok manusia sempurna. Ia pernah tersandung karena langkahnya yang ingin cepat untuk memberantas korupsi. Namun, di balik itu ia memberikan keteladanan. Pada 3 April 2013, Abraham disidang secara terbuka dan dinyatakan melakukan pelanggaran oleh Komite Etik KPK terkait bocornya draft sprindik Anas Urbaningrum.
Meski dinyatakan melakukan pelanggaran, tetapi Abraham lega. Ia ingin menunjukkan kepada publik bahwa KPK adalah lembaga yang terbuka dan selalu diawasi. Sehingga, ia meminta kepada komite etik untuk menyidangnya secara terbuka dan disaksikan langsung oleh seluruh rakyat Indonesia melalui media. “Saya yang ingin mengundang wartawan supaya bisa mengabarkan bahwa keterbukaan harus dimulai dari pucuk pimpinannya sendiri,” kata Abraham.
Pada periode sebelumnya, pemeriksaan dan sidang komite etik terhadap pimpinan yang diduga melakukan pelanggaran, dilakukan tertutup. Di era Abraham lah pemeriksaan dan sidang ini dilakukan secara terbuka untuk menunjukkan bahwa KPK adalah lembaga yang sangat ketat terhadap aturan.
0 komentar:
Posting Komentar